MULAI RAKYAT WEST PAPUA BERDASARKAN SEJARAH PAPUA

Sumber Gambar: wp.com

          MULAI RAKYAT WEST PAPUA  BERDASARKAN SEJARAH PAPUA

Tanggal 1 Juli 1971 adalah hari yang bersejarah bagi kita orang Papua karena Zeth Yafet Rumkorem sebagai peresiden dan Jacob Prai sebagai ketua senat pernah memproklamasihkan kemerdekaan Negara Papua Barat di Markas Victoria.

Setelah proklamasi Terjadi sampai dengan hari ini sudah 48 tahun namun, masih dijajah oleh kolonial Indonesia. Proklamasi tahun 1971 tidak menjadi akhir dari pada revolusi demokratik bangsa Papua tetapi Kami masih memperjuangkan sampai sekarang.

Pernyataan "merdeka dan berdaulat penuh (de facto dan de jure)" dalam Proklamasi yg dilakukan pada 1 Juli 1971 belum terjadi namun Kita masih berjuang merebut kemerdekaan dan kedaulatan itu dari Tangan kolonial Indonesia yg pernah di curi.

Untuk itu, Yang harus dimaknai dan diperingati Oleh bangsa Papua dari Proklamasi ini adalah :
1) Adanya pengumuman (proklamasi) yang menyatakan "Bangsa Papua" (dengan batas teritorialnya yg jelas) untuk merdeka dan berdaulat sebagai Negara tersendiri.
2) Membuat konstitusi sementara dengan perangkat pemerintahan revolusi melalui Republik West Papua.

3) Proklamasi tersebut sebagai bentuk ketegasan dari manifesto politik bangsa Papua 1 Desember 1961, yang digagalkan Oleh Negara Indonesia melalui rekayasa Pepera 1969 yang di lakukan oleh NKRI dengan cara mewakili suku atau ( MUSYAWARA ).
Maka dengan demikian orang Papua yang berasal dari Hitam kulit dan keriting Rambut yang berdomisili dari sorong sampai merauke terlebih khusus di Bumi amungsa Timika harus ketahui bahwa :
Indonesia berjuang usir Belanda setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, sama pula dengan bangsa Papua Terus berjuang setelah Proklamasi 1 Juli 1971, sampai usir kolonialisme Indonesia dari tanah Papua, untuk menggenggam kedaulatannya.

   berjuang Papua Merdeka tidak bermaksud untuk menghancurkan Bangsa Indonesia . NKRI dan Ideologi Pancasila bahkan juga merusak semboyan bineka tunggal ika tetapi, Perjuagan KNPB dan APM  Jelas menutut hak politiknya.

  Tuntutan rakyat Papua yang disuarakan oleh KNPB dan hak penentuan nasib sendiri (Self Determination) bagi rakyat papua barat melalui mekanisme Referendum itu tidak merusak nilai-nilai Ideologi Papncasila.

Sesungguhnya tuntutan Referendum yang disuarakan KNPB itu hanya sebuah solusi terbaik untuk mengahiri konfilik politik di Papua, yang mengakibatkan pelanggaran HAM jadi sorotan dunia internasional saat ini.

Pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian tidak perlu alergi degan referendum karena KNPB menawarkan solusi terbaik dan demokratis kepada indonesia.

Pemerintah dan aparat kepolisian harus menerima tuntutan referendum yang ditawarkan knpb secara bijak, karena indonesia negara demokrasi, apabila pemerintah memberikan opsi referendum di papua akan memajukan waja dan meyelamatkan demokrasi indonesia.

Dilihat dari perjuagan Knpb dan Tuntutan Referdum maka bukanlah musuh Negara, Sehingga setiap aktivitasnya harus dibubarkan, harus ditangkap sewenag-wenag, tidak harus dibunuh dan dipenjarakan sebab KNPB tidak bertujuan untuk menghancurakn Ideologi Pancasila.

Contohnya: Timor Leste berjuang sampai dengan referdum dilakukan tidak menghancurkan indonesia dan idologinya, sebaliknya membantu indonesia keluar dari krisis keuagan, meringankan beban APBN dan menyelamatkan waya demokrasi indonesia di mata dunia internasional.

Dengan demikian apabila pihak aparat kepolisian dan orang yang cari makan di Indonesia mengatakan organisasi KNPB radikal, AMP bertentagan degan pancasila dan menghancurkan negara itu tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya tuntutan knpb dan APM untuk membantu Indonesia agar tidak hancur ideologinya, karena Referendum terjadi di Papua kemudian hasilnya kita belum tau, apakah rakyat papua ingin merdeka atau tetap dengan indonesia?hasil referendum seperti apa pun tidak akan membuat pancasila hancur.

  Tujuan dari tuntutan referendum oleh knpb itu sebanarnya untuk menciptakan kedamaian, keadilan, kebenaran dan kemakmuran rakyat yang merupakan nilai-nailai ideologi pamcasila itu sendiri. Karena akar konfilik politik atau satatus politik papua itu belum disentu dan diselesaikan secara damai dan bermartabat melalui referendum maka Indonesia tidak akan pernah mewujudkan ideologi pancasila itu yang merupakan tujuan kemetdekan indonesia.

Pemabagunan inperastruktur yang dicanangkan resim jokowi di papua bukanlah persoalan supsantif yang harus diprioritaskan dan bukan pemintaan rakyat papua. Pembagunan itu hanya untuk kepetigan insfestor dan migran dan tidak menguntungkan rakyat papua.


Dengan demikian pemerintah harus menerima solusi yang ditawarkan KNPB, yaitu selenggarakan referendum yang diawasi oleh dunia internasional atau UN. Oleh karena kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia dan aparat kepolisian di papua agar hentikan penagkapan, intimidasi, teror dan penyiksaan terhadap aktivis KNPB.

Kami juga menyampaikan kepada publik Indonesia dan rakyat papua bahwa, jangan samakan knpb degan organisasi radikal lain di indonesia seperti HTI dan FPI karena perjuagan mereka dan perjuagan knpb serta aksi di lapagan pun sagat berbeda.

Berhenti krikinalisasi KNPB dengan propagada dan skenario yang diciptakan oleh pihak tertentu yang ingin menghancurkan papua.

Kepolisian hentikan penagkapan aktivis knpb yang berjuang secara damai dan bermartabat dengan mengedepankan nilai nilai kebenaran dan hak asasi manusia HAM. Segera bebaskan Ketua I KNPB Wwilayah Mimika Yanto Arwekion karena pasal makar yang ditudukan itu sagat pormatur karena tidak ada uncur makarnya sebab mereka lakukan ibadah dirumah mereka yang dijamin oleh undang-undang.

Kami juga sesalkan penagkapan 77 aktivis KNPB di merauke yang melakukan aktivitas oerjuagan secara damai. Seharusnya polisi sebagai penaggung jawab keamanan di papua menyamin keamanan rakyat papua degan menakap para pembunuh manusia dengan aksi kiriminal di papua kuhusus kota jayapura sebagai salah satu bentuk rasa aman bagi masyarakat bukan menangkap aktivis knpb eewnag-wenag.

Penagkapan aktivis knpb bukan solusi menyelesaikan persoalan di papua dan , tidak akan menghapus ideologi papua merdeka yang sudah ada sebelum indonesia ada di west Papua,

Solusi demokratis dan final hanya referendum, karena selama hak penentuan nasib sendiri belum dilaksanakan bagi rakyat papua maka tuntutan papua merdeka akan selalu hidup dan tidak pernah indonesia kubur dari bumi cendrawasih.


    Terkirim dari Samsung Mobile
yarakyat papua Barat selalu MEMPERTAHAN KAN IDEOLOGI Orang PAPUA .

“Biarkan mereka berjuang dengan cara mereka,” kata Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman tentang perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri (self determination)

Hal itu diungkapkan, ketika menjadi pembicara dalam Papua Lawyers Club (PLC) dengan topic Pertarungan Indonesia dan ULMWP, Rabu malam (10/8/2016) lalu yang disiarkan langsung oleh salah satu TV swasta di Aston Hotel.

“Itu bukan mereka berjuang di hutan-hutan, bukan di pinggir jalan, berjuang dalam forum-forum resmi. Biarkan mereka berjuang. Mereka tidak membunuh orang, menculik, menangkap orang seperti pemerintah lakukan terhadap rakyat Papua, menculik, menangkap, membunuh dengan stigma separatism,” tegas Pendeta Socratez Sofyan Yoman.

  Menurut dia, sebagai pimpinan gereja di tanah Papua sangat prihatin atas umatnya telah menderita cukup lama di atas kekayaannya sendiri. “Saya pemimpin gereja yang bicara. Saya bukan politisi, saya bukan bagian dari pemerintah,” tegasnya .

“Cukup lama umat Tuhan ini menderita, jangan alasan ini dan alasan itu. Otonomi Khusus sudah gagal, itu sudah gagal. Pemerintah Amerika juga bilang gagal, itu berbau politik seketika orang Papua mau merdeka, jangan selalu bilang nilai uang. Orang Papua tidak bisa diukur dengan nilai uang,” ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskan, orang Papua punya uang dan Freeport punya uang. Sorong ada minyak, emas ada di seluruh pelosok Papua, kayu di sini ada banyak, mereka bisa bangun..