 |
| Foto Sumber papuanews.id |
Papua Ujung Panah - Kebijakan Presiden Jokowi untuk membangun Papua tidak perlu diragukan lagi, bahkan dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat belum lama ini, Jokowi menerapkan politik satu harga BBM secara nasional, sehingga harga BBM di Papua dan Papua Barat sama dengan daerah lainnya.
Kebijakan ekonomi dan infrastruktur yang dilaksanakan Jokowi-JK dipacu karena Papua menjadi daerah produksi: mendirikan pabrik semen, mendirikan pasar, membangun lumbung pangan, dll serta pemerintah ingin ada keterhubungan antar daerah melalui jalan, pelabuhan, kabel optik (telekomunikasi), dan kereta api.
Sedangkan kebijakan Polkam terkait Papua yang sudah dilaksanakan Jokowi-JK antara lain pemberian grasi, membuka akses bagi jurnalis internasional serta membentuk tim investigasi kasus Paniai, walaupun belum terealisasi.
Bagaimanapun juga, makna kebijakan Jokowi kepada Papua dan Papua Barat memiliki arti antara lain : pertama, secara simbolik melambangkan komitmen politik Presiden untuk selesaikan persoalan-persoalan terkait Papua. simbol politik ini penting bagi Papua. Kedua, kunjungan Jokowi ke Papua bertemu dan berbicara dengan masyarakat “siap berdialog” dengan siapapun termasuk OPM. Ketiga, mengadakan explorative meeting yang diinisiasi oleh Setwapres, dan kita mengadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah dan orang Papua dengan tujuan membangun komunikasi.
Irjen Pol Paulus Waterpauw dalam sebuah seminar di LIPI Jakarta mengatakan, kondisi Papua masih aman dan damai-damai saja. Sebagai Kapolda Papua, sudah dikeluarkan maklumat bahwa siapapun berhak menyampaikan pendapat dimuka umum tetapi harus tetap menjaga keutuhan dan persatuan negara Republik Indonesia tapi apabila tidak bisa menjaga hal itu, maka aparatur negara akan mengambil tindakan tegas. Saat ini beberapa kabupaten kota yang terisolir sudah bisa kemana-mana karena berjalannya pembangunan.
“Beberapa pihak memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan mereka, seperti memanfaatkan saat terjadi kecelakaan lalu lintas dimana seorang yang tidak bisa mengemudi mencoba mengemudi tapi ternyata menabrak kawannya sehingga meninggal dunia, telah dimanfaatkan pihak lain bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap orang asli Papua” ujarnya seraya menambahkan saat ini di Papua banyak sekali modus yg dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan bagi mereka.
Menurut penulis, adanya beberapa pernyataan berbagai pihak terkait kunjungan terakhir Presiden Jokowi ke Papua justru menunjukkan kebijakan pemerintah yang cenderung fokus pada kepentingan seremonial pada pembangunan infrastruktur, adalah tidak benar sebab selain infrastruktur, Presiden Jokowi sangat concern pada pembangunan di tingkat pendidikan, kesehatan dll. Oleh karena itu, Presiden telah memberikan perintah untuk melakukan evaluasi terhadap situasi pembangunan dan keamanan di Papua.
Berdasarkan catatan, saat Wiranto dan Luhut sebagai Menko Polhukam mengunjungi Papua, mereka mengajak 28 orang profesor Amerika untuk membahas mengenai pembangunan pendidikan di Papua, ini salah satu contoh program nyata, serta di bidang kesehatan telah disetujui Rp 226 Miliar untuk meningkatkan standar rumah sakit di Papua menjadi standar nasional.
Mengenai isu pelanggaran HAM, Kemenko Polhukam telah membentuk tim penanganan pelanggaram HAM di Papua dan Papua Barat, dianggap tidak kredibel, padahal dalam tim tersebut ada dari Komnas HAM, aktivis HAM Papua, kejaksaan Papua dll. Bahkan, pemerintah sangat transparan dalam penyelesaian HAM di Papua, karena sudah mengundang perwakilan dari Australia, New Zaeland, Fiji dll untuk menyaksikan proses penyelesaian masalah HAM di Papua. Sedangkan, dalam kasus Paniai, belum dapat terlaksana pembentukan timnya karena para keluarga korban kasus Paniai menolak adanya proses otopsi pada korban kasus Paniai.
Menurut salah satu aktivis di Papua, dahulu OPM terpecah dalam berbagai macam faksi-faksi, tapi sekarang mereka membentuk ULMWP. Menurutnya, ada perubahan di Jakarta sejak terpilihnya Jokowi sebagai presiden, dan masyarakat Papua mengetahui Jokowi adalah tipe orang yang menyelesaikan masalah dengan dialog bukan dengan kekerasan.
Sementara, salah satu tokoh aktivis LSM di Manokwari menyatakan, langkah awal mencari solusi damai semakin terbuka, karena situasi politik yang berubah, baik Indonesia maupun Papua. Menurutnya, ada perhatian pemerintah Indonesia untuk mencari solusi terhadap penyelesaian masalah HAM di Papua. Kelemahan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memuat hukum acaranya sendiri diluar KUHAP, dan itu penting untuk didiskusikan. Menurutnya, dialog merupakan suatu model pendekatan dan strategi penyelesaian masalah masalah di tanah Papua dulu, sekarang dan di masa depan.
Lupakan Referendum
Itikad dan niat pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun Papua tidak perlu diragukan lagi, sehingga masyarakat Papua harus mengubur jauh-jauh keinginan referendum yang sejauh ini disuarakan ULMWP, KNPB dan PRD maupun AMP.
Dialog pemerintah pusat dengan masyarakat Papua boleh saja dilaksanakan, namun bukan dalam artian untuk menyelesaikan atau menuntut penyelesaian Papua secara referendum apalagi ada keterlibatan asing.
Menurut penulis, pemerintah Indonesia jelas tidak senang dengan sikap pemerintah Solomon Islands, Vanuatu dan negara-negara kecil lainnya yang selama ini “membantu” anasir separatis Papua, dan tidak ada salahnya jika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan negara-negara tersebut, jika terus membantu ULMWP cs.
Daripada terus menerus mendiskusikan tentang referendum, masyarakat Papua terutama generasi mudanya lebih baik terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sosial yang gencar dilakukan Jokowi di Papua. Masyarakat Papua harus yakin bahwa pemerintahan saat ini sangat peduli dengan Papua dan Papua Barat. Jadi, jangan mudah diprovokasi lagi oleh anasir separatis di Papua dan Papua Barat.
Otjih S (Mantan Direktur Komunikasi Massa pada Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi)
Posting Komentar