 Wilayah Timika dan Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM) bersama semua Elemen dan...){kind=link}
Knpb Timika News_____Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika dan Parlemen Rakyat Daerah Mimika (PRDM) bersama semua Elemen dan Komponen Rakyat Bangsa Papua yang ada di kota Timika melakukan kegiatan penolakan Hari ANEKSASI ILEGAL yang pernah mengorbankan HAK Hidup Orang Papua di atas Tana kami sendiri pada 1 Mei 1963 demi kepentingan Hawa Nafsu (Ekonomi Freeport)Amerika,Indonesia dan PBB sendiri kegiatan tersebut di laksanakan di Kontor OPM (KNPB-PRD) Timika Jln Freeport Lama Bendungan, Senin 1 Mei 2017.
Kegiatan tersebut, diarahkan Oleh Koordinator Lapangan yaitu Tn. YANTO AWERKION, dan Ibadah singkat yang di Pimpin Oleh Bpk. Gembala BENNY KAYAME yang diambil dalam Kitab Injil Matius 7:6 (KNPB adalah Mutiara yang Hidup).
Lanjut dengan Doa Lintas Bangsa Anak Negeri West Papua yang di pimpin langsung Oleh Pdt. DESERIUS ADII S.Th dengan beberapa pokok Doa Yakni yang Pertama Rakyat Papua menolak dengan tegas Hari Aneksasi 1 Mei 1963 adalah ILEGAL, Kedua berdoa Agar Pimpinan ULMWP yang sedang Berjuang di Luar Negeri dan yang Ketikga Berdoa agar TUHAN dapat membutakan Mata dan para Upaya-upaya keras yang sedang di lakukan oleh BIN,BAIS,Kopasus (TNI/POLRI) pada Umumnya untuk memusnahkan Orang Papua.
Lanjut dengan Pernyataan Sikap politik yang di bacakan Oleh Ketua Knpb Wilayah Timika .
PERNYATAAN SIKAP POLITIK BANGSA PAPUA
Syukur Bagimu Allah dan Bangsa Papua!
Bahwa hidup merdeka adalah hak asasi setiap manusia, yang melekat pada manusia, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Tak ada alasan apapun oleh siapapun, dalam bentuk apapun, dan kapanpun untuk hidup saling menjajah. Karena setiap manusia, baik secara pribadi maupun kolektif diciptakan hidup merdeka. Dalam kemerdekaan itu, setiap manusia mempunyai kedaulatan di dalam dirinya sendiri maupun dalam kolektifitas.
Namun nyatanya penjajahan merajalela di seluruh dunia. Manusia yang satu menjajah manusia yang lain, baik secara pribadi maupun kolektif, sehingga tak ada nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Akibatnya, yang menjajah terus mempertahankan eksistensinya untuk terus menjajah, sementara yang terjajah terus berjuang untuk merdeka dari penjajahan.
Rakyat Papua sebagai bagian dari manusia semesta merasa dirinya terjajah. Hidupnya sedang berada dalam penjajahan yang dilakukan oleh Imperialisme dan Kolonial Indonesia dan Militer sebagai alatnya. Akibatnya, ribuan rakyat Papua telah, sedang dan akan terus terbunuh di atas Tanah Leluhurnya. Namun, rakyat Papua yang merasa harga dirinya sebagai manusia dilecehkan, akhirnya bangkit untuk memperjuangkan kemerdekaannya.
Menyadari sepenuhnya kondisi keterjajahan dan perjuangan kemerdekaan Rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat di atas Tanah Leluhurnya, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nama Kemanusiaa dan kemerdekaan Rakyat Papua. Terus kita akan berjuang mencapai cita-cita luhur bangsa dan rakyat west papua.
Akar Masala, 1 Mei 1963 adalah awal kemenangan bagi bangsa Indonesia atas pencaplokan wilayah papua barat secara Ilegal, sebentara bagi bangsa papua adalah awal malapetakan dan pemusnahan Etnis malanesia di papua barat, Awal mala petaka karena sebelum rakyat bangsa papua menentukan pilihan untuk Masa depanNya dalam pelaksanaan PEPERA 1969, Indonesia sudah mencaplok wilayah papua barat secara paksa dan menjalankan system pemerintahan Indonesia di papua secara Ilegal di bawa kekuatan Militer Indonesia dan rakyat papua di paksakan oleh Militer Indonesia untuk mengikuti keinginanNya dan Indonesia Juga Melanggara kesepakatan bersama dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962 tentang hak penentuan Nasib sendiri bagi bangsa papua.
Maka, Konflik politik di Papua Barat tentang keabsaan wilayah terus dipertengtangkan. dipertanyakan, diperbincangkan atau dikaji serta diselesaian sesuai mekanisme hukum internasional agar diperoleh kebenarannya dan diterima oleh orang Papua Barat dan Indonesia.
Kebenaran Sejarah masa lalu oragng papua adalah masalah yang sangat kursial bagi rakyat bangsa papua. Sejarah itulah akar persoalan yang menindas dan menghancurkan masa depan rakyat papua dari waktu ke waktu oleh pemerintah Indonesia dengan kekuatan militer dan lakukan penindasan bergaira cara yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan.
Semua penindasan ini di lakukan oleh pemerintah Republik indonesia sebelum terjadi Hak Penentuan Nasib Sendiri dalam pelaksanaan PEPERA 1969 dan sesuda pelaksanaan PEPERA 1969, sampai dengan Pencaplokan Negara Papua barat Oleh Pemerintah Indonesia secara Ilegal pada 1 Mey 1963. sampai saat ini peraktek penindasan terus di lakukan oleh Indonesia terhadap rakyat di Papua barat di berbagai aspek kehidupan Orang Papua. Maka, Papua Barat Oleh Banyak Pengamat di sebut sebagai wilayah Konflik atau bermasalah, karena Awal Kehadiran Negara Indonesia adalah “ILEGAL”di papua. Maka semua kebijakan selanjutnya juga penuh dengan masalah sampai saati ini. Sebab Status wilayah papua barat di pertentangkan Oleh Rakyat papua dan masyarakat Internasional untuk membuktikan Kebenaranya dalam Hak Penentuan Nasib sendiri melalui mekanisme yang adil dan Demokratis yaitu Referendum.
Dalam Memperingati hari aneksasi papua barat pada 1 mei 2017, rakyat malanesia di papua barat Nyatakan sikap dan menolak kebaradaan pemerintah Kolonial Indonesia di papua barat sebagai ILEGAL.
1) Rakyat malanesia di papua barat menolak keberadaan Negara Republik Indonesia di atas Teritori west papua.
2) Rakyat Malanesia di papua barat menolak hasil PEPERA 1969 dan Segera Gelar Referendum Ulang bagi bangsa papua.
3) Rakyat Malanesia di papua Barat medesak kepada PBB dan Negara-negara Anggota PBB Untuk Tinjau Kembali Hasil Pelaksanaan PEPERA 1969 dan daftarkan Bangsa papua kembali kepada Dekolonisasi PBB.
4) Segera Intervensi Pengawasan Internasional Untuk Papua Barat dalam Pelaksanaan Hak Penentuan Nasib sendiri.
5) Rakyat Bangsa Papua sampaikan Ucapan Terima Kasih Kepada Solidaritas dunia yang sedang lakukan penandatangan Petisi dan memberikan dukungan untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa papua.
Maka para kaum awam rakyat bangsa papau pemerhati kemanusiaan dengan hati yang Nurani terus menyuarakan seruan moral untuk memperbaiki kesalahan masalah yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia,Belanda,Amerika dan PBB. Mereka menyatakan bahawa Pelaksanaan PEPERA 1969 itu salah dan tidak adail dalam pelaksanaanNya.
Ditetapkan Di : Bumi Amungsa Timika Papua
Pada tanggal : 01 Mei 2017
Lembaga Politik bangsa papua
Parlemen Rakyat Daerah PRD Timika
ABIHUT DEGEI
Ket.PRD Mimika.
Posting Komentar