Disuarakan Papua Merdeka Hak menetukan Nasip sendiri

                           

DIsuarakan Papua Merdeka Hak menetukan  Nasip sendiri

     
           ----------------------------------------------------------


  Mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri untuk Bangsa West Papua dan Indonesia Timur 

 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.".. 

   Begitulah dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun kenyataan di tanah West Papua justru berkebalikan. Rakyat West Papua justru mengalami penjajahan. Pelaku penjajahan (kolonisasi) itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

   Meskipun Rakyat Indonesia korban penjajahan Belanda. Meskipun Rakyat Indonesia korban fasisme Jepang. Meskipun Rakyat Indonesia korban Rasisme kulit putih.

  Akan tetapi, ingatan masa lalu tentang penindasan tak membuat Pemerintah Indonesia menjadi lebih manusiawi. Penipuan sejarah, diskriminasi, penyiksaan, pemenjaraan, pembunuhan dilakukan secara sistematis selama lebih dari 50an tahun.

   Sebagian besar dari rakyat Indonesia meyakini bahwa West Papua adalah Indonesia. Bukan! West Papua bukan Indonesia. Tak ada kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa West Papua selama masih menjadi bagian NKRI. Dan, tak mungkin rakyat West Papua bisa hidup baik-baik saja jika banyak ornag yang kecurigaan..".

    kecurangan dan penipuan atas sejarah masih terus berlangsung, diskriminasi rasial merajalela hingga semua lini, genosida terus berlanjut secara sistematis, dan perampokan kekayaan alam menghancurkan hajat hidup dan kebudayaan Bangsa Papua.

  Rakyat Papua, mengalami diskriminasi rasial sebagaimana yang mereka alami di tanah Papua ataupun di luar seperti yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Papua di Manado atau pun Yogyakarta, seperti yang baru-baru ini terjadi di Asrama Mahasiswa Papua di Kamasan Yogyakarta.

  Selama 53 tahun lebih dari 500.000 orang Papua telah dibunuh. Pembunuhan mulai terjadi sejak program Trikora dijalankan. Lalu dilanjutkan dengan penghancuran gerakan Fery Awom di tahun 1967.

  Di Pegunungan Tinggi, TNI melakukan penembakan dan pengeboman terhadap penduduk Agimuga pada tahun 1977 karena melakukan pengibaran bendera bintang kejora. Setelah itu penduduk diisolasi, dibiarkan kelaparan, akibatnya ribuan meninggal dunia.

  Kemudian disusul dengan pembunuhan di Enarotali, Obano, Moanemani dan Wamena akibatnya sebanyak 10.000 Jiwa penduduk Papua lari ke Papua New Guinea (PNG) demi menyelamatkan diri di tahun tahun 1977-1978 sampai awal 1980-an.

  Arnorld C. Ap seorang aktifis dan seniman Papua yang bergerak dalam gerakan kebudayaan di tahun 1984 akhirnya ditangkap oleh Kopashanda. Mayat Arnold Ap ditemukan tergeletak di tengah hutan.

  Pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Papua. DOM di Papua diberlakukan sejak tahun 1978 sampai dengan tanggal 5 Oktober 1998. Pemberlakuan status DOM berakibat pada pembunuhan yang sistematis dan migrasi besar-besaran rakyat West Papua ke Papua Nugini.

Paska Kongres Rakyat Papua II pembunuhan terhadap pimpinan pergerakan dilakukan dengan berbagai cara.

   Theys Eluay misalnya, diculik dari mobilnya kemudian jenazahnya dilemparkan. Kelly Kwalik dibunuh di Timika meskipun dalam keadaan tidak bersenjata. Petrus Ayamiseba ditembak ketika momentum pemogokan buruh Freeport pada tahun 2011 lalu.

   Mako Tabuni pimpinan KNPB ditembak oleh aparat setelah sebelum dijebak keluar dari sekretariat. Robert Jimau, aktivis yang mengkritik Jokowi karena tak kunjung merealisasikan janjinya memberi pasar untuk mama-mama dibunuh dengan cara ditabrak. Pola pembunuhan yang berkembang saat ini melalui rekayasa tabrak lari dan bunuh diri.

Hasil dari genosida “perlahan” ini membuat penduduk orang asli Papua (OAP) berkisar 48,7% dari total penduduk di West Papua.

Atas realitas yang terjadi di tanah West Papua kami meyakini jalan perjuangan yang harus ditempuh dalam perjuangan pembebasan nasional bangsa West Papua adalah, sebagai berikut : 

1. Mendukung Bangsa dan Rakyat West Papua untuk Menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Referendum. Dan kepesertaan Referendum akan ditentukan oleh rakyat West Papua melalui representasi politiknya dalam ULMWP.

2. Mendukung Keanggotaan ULMWP di Melanesia Spearhead Group, Pasific Island Forum dan memperjuangkan keanggotaan ULMWP di PBB.

3. Sebagai syarat yang tak terpisahkan bahwa militer organik dan non-organik di West Papua harus ditarik agar referendum di West Papua dapat berjalan secara damai, adil, dan tanpa tekanan.

4. Kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua harus dibuka lebar dan dijamin.

5. Kami menolak intervensi imperialis dalam proses perjuangan demokratik West Papua.

6. Kami juga menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua.

7. Kami juga menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri.

8. Kami menolak politik rasial yang dilakukan oleh NKRI dan TNI/POLRI secara sistematis dan masif terhadap bangsa West Papua.

9. Pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, kesehatan gratis, transportasi murah dan massal, dsb.

  Terus berjuang A Luta Continua

Solidaritas Timor Leste-Papua 

Resistir E Vencer. Bertahan sampai titik darah penghabisan..hidup dan jayalah tanah Papua

  

   Kenik kami menilai dan situasi yang sebenarnya .dan rasakan Rakyat papua

  Diperkuat dengan kenyataan bahwah,.? bila ada orang asli Papua yang hidupnya selalu menggunakan perlengkapan adat.
  entah pakaian (koteka/sali/cawat) dan atau membawa busur.

  Selalu dipandang sebelah mata dan menganggapnya sebagai pengacau, /Teroris. sehingga harus dipertanyakan, ditangkap atau dibunuh.

 Apakah adat budaya itu menentukan orang asli Papua sebagai  pengacau."?

 Namun harus, Mengapa  harus dipertanyakan? Orang asli Papua adalah yang beradat budaya, sama dengan daerah lain di Indonesia. Malah harus diproses semena-menan.

  Dewasa ini kita bisa cermati, di daerah-daerah yang dianggap rawan konflik seperti Kabupaten Puncak Jaya, Jayapura, Kerom, Paniai, Timika, Manakwari dan wamena dan beberapa tempat lain di Papua. Pemerintahan Negara ini,  mengizinkan untuk mendroping pasukan bersenjata (militer) dalam jumlah yang banyak demi keamanan.

 Di satu sisi memang keamanan tercipta, tetapi di sisi lain faktanya berbicara lain, malah mereka menciptakan masalah baru di sana.

Baru selalu salakan org yang bernama truss.katakan  Oap truss .menta-menta  karena anda juga seorang militer bersenyata jika orang asli papua di daerah sendiri hiduppun pahanit degan gelisa taruma.ahirnya menjadi Mudak..

    Kami orang asli papua bukan budak tetapi orang asing/pedatang medatang kan berbodong-bodong yang datang baru
Orang asli alis waris menjadinya budan..

Concep : An.komba
       
                 20/06/2017