KLAIM ETNIK
Nasionalis
Papua Nasionalis
Indonesia
• Bangsa Papua adalah • Bangsa
Papua adalah
Ras
Melanesia yang bagian
dari Bangsa
berbeda
dengan Indonesia
walaupun
Bangsa
Indonesia berbeda
Ras dengan
yang
secara bangsa
Indonesia
keseluruhan
Ras yang
memiliki Ras
Rumpun
Melayu Melayu
Nasionalisme PAPUA
•
Bangsa Papua tidak pernah dijajah oleh
Kerajaan Majapahit ataupun Sultan Tidore karena tidak ada bukti atau prasasti
peninggalan sejarah yang dapat membuktikan hal tersebut
Nasionalisme INDONESIA
•
Bangsa Papua merupakan wilayah jajahan
Kerajaan Majapahit, karena wilayah Papua dikuasai oleh Sultan Tidore, hal ini
dibuktikan oleh catatan sejarah dalam buku Nagarakratagama yang di tulis oleh
Mpu Prapanca (1365). Dimana ditulis “Muwah Tikhan I Wandan Ambwan Athawa Maloko
Wwanin. Wwanin=Onim merujuk kepada salah satu tempat di wilayah Papua.
•
Dengan didirikannya Fort du Bus di Teluk
Triton tahun 1828, Masuknya Injil di Manokawari pada 5 Februari 1855, dan Masuknya
Injil di Merauke Pada Februari 1902 serta pedirian pos perdagangan di Manokwari
dan Fak-Fak Tahun 1901, menandakan sebuah abad pencerahan bagi bangsa Papua
•
Dengan didirikannya Fort du Bus di Teluk
Triton-Kaimana pada tahun 1828 dan Pendirian pos-pos perdagangan di Manokwari
dan Fak-Fak pada tahun 1901 serta Pos di Merauke tahun 1902 adalah sebagai
wujud kolonialisme Belanda terhadap wilayah Papua.
•
Secara defacto, bangsa Papua telah menyatakan
kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961 oleh Nieuw Guinea Raad atau Dewan
Papua Barat yang telah dilantik oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 5 April
1961, lalu pada tanggal 18 November 1961 Dewan Papua Barat menetapkan Atribut
Nasional negara Papua Barat Yaitu “Lagu Kebangsaan Hai Tanahku Papua dan
Bendera Kebangsaan Bintang Kejora”, serta Papua Barat sebagai sebuah wilayah
negara.
Nasionalis INDONESIA
•
Kemerdekaan Bangsa Papua itu dianggap tidak
sah oleh dunia internasional karena itu hanya sebuah negara boneka buatan
Belanda dan usaha dari Belanda untuk tetap mempertahankan Papua sebagai wilayah
jajahannya. Sehingga pada tanggal 19 Desember 1961 Ir. Soekarno mengeluarkan
TRIKORA yang isinya. Bubarkan negara boneka buatan belanda, kibarkan merah
putih di Papua Barat, dan persiapan mobilisasi
Nasionalisme PAPUA
•
Salah Satu Point New York Agreement tanggal 1
Oktober 1962 tentang pelaksanaan PEPERA di Papua Barat tahun 1969, tidak
dilaksanakan dengan benar oleh Indonesia, karena tidak menggunakan sistim One
Man One Vote
•
1.026 orang perwakilan masyarakat bukan
merupakan representative seluruh masyarakat Papua Barat dalam PEPERA tahun 1969
•
Penunjukan perwakilan dalam PEPERA bukan atas
dasar pilihan masyarakat Papua sendiri untuk menentukan wakil-wakilnya dalam
PEPERA tersebut, tetapi dipilih dan ditunjuk langsung oleh Indonesia
Nasionalisme INDONESIA
•
Dengan alasan Kondisi geografis yang tidak memungkinkan,
sehingga jalan Musyawarah merupakan bagian dari pada proses One Man One Vote,
dan dianggap sah. Resolusi PBB adalah Mutlak
•
1.026 orang adalah representative dari seluruh
masyarakat Papua, karena sudah mewakili semua unsure masyarakat dari 8 kabupaten
yang ada pada saat itu.
•
Penunjukan langsung oleh Indonesia disebabkan
karena masyarakat papua yang masih jauh tertinggal tingkat SDM-nya, sehingga
itu akan menyulitkan proses dalam PEPERA.
Nasionalisme PAPUA
•
Dilakukananya berbagai macam Operasi Militer
di Papua sejak tahun 1965-sekarang adalah wujud pelanggaran HAM dan usaha
Genosida terhadap bangsa Papua.
•
Operasi-Operasi Militer yang dilakukan Sebagai
wujud untuk memelihara dan menjaga keutuhan NKRI dari gangguan
GPK-OPM
Nasionalis PAPUA
•
Bendera Bintang Kejora, Lagu Hai Tanahku
Papua, dan simbol-simbol lain adalah sebagai bagian dari budaya yang hidup
bersama Masyarakat Papua yang harus di ekspresikan
Nasionalis Indonesia
•
Simbol-simbol tersebut adalah merupakan bagian
dari gerakan separatisme. Sehingga dikeluarkanlah PP.No.77/2008 Tentang
pelarangan penggunaan simbol-simbol budaya tertentu.
•
B.J Habibie
1. Tahun
1999: Dialog Nasional – Tim 100
2. UU
No.45/1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
•
Abdurahman Wahid (Gus Dur)
1. Tahun
2000 nama Irian Jaya di Ubah Menjadi Papua
2. Ekspresi
kebudayaan Papua
3. Bantuan
dana Kongres Nasional Papua II Maret 2000
•
Megawati Soekarno Putri
1. UU
No.21/2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagai pengejahwatahan dari TAP
MPR RI No.IV.MPR/2000
2. Inpres
No.1/2003 Tentang Percepatan Palaksanaan UU No.45/1999.
•
Soesilo Bambang Yudhoyono
1.
Perppu No.1/2008 Tentang perubahan atas UU
No.21/2001 Tentang Otsus Bagi Papua
2. UU
No.35/2008 Tentang Propinsi Papua Barat
I. Organisasi
Papua Merdeka (OPM)
1.
|
National Coalition
|
National
Liberation
|
2.
|
United Fronts
|
Council (NCL)
|
1.
SAMPARI: Semangat Angkatan
Muda Papua Anti Republik Indonesia
2.
OOPM: Operasi Organisasi Papua Merdeka
3.
GNP: Gerakan Nasional Papua
•
Juni 2003: Rekonsiliasi para Pejuang Papua di
Utrecht-Nederlands
•
28 November – I Desember 2005 Di Lae-PNG
1.
West Papua National Coalition for Liberation
(Port Villa)
II. Presidium Dewan Papua (PDP)
Dibentuk
melalui Kongres Rakyat Papua II di Jayapura Pada Mei-Juni 2000
Agenda:
1.
Pelurusan Sejarah
2.
Memperjuangkan Kemerdekaan Papua
PDP
Satu-satunya lembaga Informal yang memiliki legitimasi Politik, Sosial, Budaya
secara luas dari masyarakat Papua. 3 Tahun berdiri PDP lebih banyak mengalami
kekerasan politik (kematian Theys H. Eluay).
PDP
tidak memiliki strategi politik yang jelas dalam menjalankan dua agenda utama
tersebut.
III.
Dewan Adat Papua (DAP)
Dibentuk
karena pengalaman rakyat Papua yang terkait dengan eksploitasi SDA. DAP
menghimpun pemimpin adat/suku untuk berjuang pada masalah-masalah hak ulayat
dan kebudayaan Papua
•
RUU OTSUS tidak mengikutsertakan tokoh-tokoh
pejuang Papua (OPM), Lembaga-lembaga Adat, dan Unsur-unsur masyarakat Papua
secara keseluruhan.
•
OTSUS = politik Devide Et Impere
•
OTSUS: hanya berhasil dalam bidang Infrastruktur,
tidak pada SDM Masyarakat Papua
•
OTSUS & Pemekaran tidak memperhatikan
kondisi SDM masyarakat Papua
•
OTSUS & Pemekaran = Proyek MPR RI
•
OTSUS & Pemekaran= mobilisasi TNI-POLRI.
•
Marginalisasi Bangsa Papua
1.
Demografi: Terjadi displacement akibat
transmigrasi dan Migrasi
2.
Politik: Akibat menjadi minoritas suara
melemah dalam PEMILU dan PILKADA
3.
Ekonomi: Perangkat ekonomi dikuasai Non-Papua
4.
Sosial Budaya: Ekspresi budaya dianggap sebagai
tindakan separitisme
•
Rekonsiliasi internal
Antara Elite Politik Papua, suku-suku dalam
masyarakat.
•
Rekonsiliasi Eksternal
Dialog Papua – Jakarta yang melibatkan pihak
ketiga/pihak Asing.
Adalah
Disebabkan Oleh Karena
Kondisi
Papua Disaat Kemarin
Papua
Ku Papua Mu Papua Kita Semua
Aceh,
7 Januari 2010
Jeffry
Wr Papare
Papua Ujung Panah.
Posting Komentar