 |
| sumber foto :ilustrasi/istimewa |
Papua tidak hanya Papua Barat saja, tetapi seluruh wilayah di bumi Cenderawasih. Indonesia sebagai salah satu negara Melanesia termasuk dalam suatu organisasi yaitu Melanesia Spearheaded Group (MSG) namun saat ini masih sebagai pengamat. Saat ini Indonesia belum terikat penuh dengan MSG dan baru tahun 2015 menjadi anggota. Indonesia mempunyai posisi yang bagus di MSG. Meski Papua merupakan daerah Melanesia, namun pada dasarnya sudah terikat dengan suatu organisasi yang disebut negara. Dalam perjalanannya, MSG melihat Indonesia berkompeten dalam organisasi tersebut.
Tidak dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi yang dibentuk oleh gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka. MSG melihat bahwa Papua Merdeka bukan merupakan suatu negara dan organisasi legal dalam suatu negara, namun Papua Merdeka adalah kelompok separatis yang anggotanya berlatar belakang keturunan Melanesia. Kegagalan keterlibatan ULMWP untuk menjadi anggota MSG ini didukung dengan penolakan oleh berbagai negara, diantaranya Papua Nugini, Fiji, dan Kepulauan Solomon, dengan beralasan sudah berhubungan baik dengan Indonesia dan menganggap bahwa Papua Barat adalah termasuk dalam wilayah Indonesia.
Penolakan Papua Nugini bisa dilihat dari tidak adanya dukungan adanya pembukaan kantor OPM di Port Moresby. PNG tidak membenarkan adanya pembukaan kantor OPM di negaranya tersebut seperti isu-isu yang berkembang di dalam negeri. Papua Nugini menghargai kerja keras Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dunia Internasional juga mengakui bahwa Papua Barat adalah Indonesia, dan bukan Negara bagian atau Negara yang masih terjajah yang belum merdeka. Dengan adanya dukungan dari MSG dan negara-negara anggota MSG lainnya, Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota penuh MSG, setelah tim dari Kementrian Luar Negeri kembali ke Indonesia. Hal ini didukung dengan pernyataan dari pihak Papua Nugini yang sangat mendukung Indonesia mendapat status keanggotaan asosiatif pada KTT ke- 20 MSG, dan Indonesia akan diterima menjadi anggota secara penuh, namun hal ini butuh proses yang panjang.
Tidak adanya dukungan untuk ULMWP yang mengakibatkan penolakan Papua Merdeka di MSG menjadikan Papua Merdeka kedepannya tidak ada tempat untuk masuk dalam suatu dalam organisasi Internasional. Vanuatu sebagai pendukung Papua Merdeka yang sempat mengusung isu – isu Papua ke dalam PBB. Isu – isu tersebut diangkat dalam pembahasan PBB, namun tidak diterima dan tidak termasuk dalam agenda. Hal ini lah yang menjadikan Vanuatu mengusulkan ULMWP (Papua Merdeka) masuk kedalam organisasi MSG tersebut. Namun, lagi – lagi hal tersebut ditolak oleh Negara – Negara anggota MSG. Vanuatu sempat meminta anggota MSG untuk melakukan kunjungan ke Papua untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi secara langsung di Papua. Sampai saat ini tidak adanya kunjungan yang dimaksud.
MSG didirikan untuk menjadi suatu wadah orang – orang keturunan Melanesia untuk menjalin suatu kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, perdagangan antar Negara anggotanya, kerjasama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan, pemerintahan yang baik dan dari sisi keamanan. Syarat untuk menjadi anggota MSG salah satunya adalah suatu Negara yang sudah diakui, merdeka, dan kedaulatan, bukan organisasi yang belum merdeka dan ingin merdeka dari suatu Negara seperti Papua Merdeka.
Penolakan di forum MSG ini membuktikan Indonesia mampu untuk mempertahankan kewilayahannya dari gerakan separatis dengan berpartisipasi aktif dan lobi intensif oleh Delegasi Indonesia yang pada akhirnya meyakinkan para pemimpin MSG untuk tidak menerima aplikasi keanggotaan ULMWP. Rakyat Indonesia patut berbangga dengan hal ini, karena pemerintah serius dalam menangani permasalahan separatisme di Papua dan akan melakukan apa saja demi mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI dari kelompok – kelompok tersebut.*
Roy Surya
Pemerhati Masalah Papua
Posting Komentar